Berbagai dilemma social yang kini melanda orang asli papua ditanah dan keakayan direbut secara paksa dibawa ancaman militerisme dan pemerintah sedang menjurus pada arah pembunuhan rakyat secara sistematis. Hal ini disinkronkan dengan study-study yang dilakukan oleh beberapa lembaga di tanah. Selain kesempatan Guru besar Sydney University Prof Win juga mengatakan orang papua ada dalam ancaman pemusnaan karena aksi-aksi dilakukan sangat biadapa oleh oknum-oknum tertentu;
Ada beberapa fakta juga membukti bahwa kejadian juga ramalan itu akna terajdi karena bukan hal baru namun seudah sejak dahulu terajdai seperti fakta-fakta yang berhasil diungkapkan karena kerja sama antara ELSHAM dan pihak gereja (Katholik, GKII dan GKI di Irian Jaya) masih terdapat sejumlah data kasar yang pertu diverifikasi lagi tentang berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik dalam peristiwa operasi militer di Manokwari (1965 sampai 1980-an), kasus operasi militer di Wamena (1970-1980-an) ,kasus Paniai (1969), serta berbagai kasus terbaru sepanjang tahun 1999 seperti di Manokwari, Sorong maupun Timika dan Nabire. Pembunuhan, penghilangan orang, pemerkosaan, pembantaian, pengrusakan kebuadayaan, perusakan lingkungan menjadi catatan tersendiri orang Papua ketika hendak berbicara tentang Indonesia. Ada ingatan indifidu dan kolektif tentang sejarah penderitaan yang memilukan. Dan ada di se-antero Papua.
Di Biak, pada penghujung tahun 1998, bersama sejumlah relawan ELSHAM mendatangi beberapa kampung di Biak Barat selama beberapa jam dan kepada kami ditunjukkan sekitar 10 buah kuburan massal berisi antara 3 sampai 10 orang yang setiap kuburannya. Pada waktu itu saya mendapatkan data kasar tentang kurang lebih 2000 kasus pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penghilangan serta kasus ibu-ibu yang melahirkan karena perbuatan tentara. Data-data mana masih terus bertambah dan sedang dilakukan proses re-check tentang kebenarannya. Bahkan ketika angin reformasi berhembus, aksi damai rakyat pada bulan 2-6 Juli 1998 direspon dengan mengerahkan kekuatan POLRI dan militer dari darat maupun laut untuk menanganinya sehingga mengakibatkan sejumlah orang terbunuh, hilang, luka-luka parah dan sampai saat ini kami masih mencari kaitan antara operasi militer tanggal 6 Juli 1998 dengan penemuan sejumlah puluhan mayat misterius yang terdampar di Biak. Peristiwa ini dikenang sebagai Tragedi Biak Berdarah, 6. Juli 1998. pelanggaran HAM yang terjadi di dalam wilayah penambangan PT Freeport (1995) di mana terjadi pembunuhan, penghilangan, serta penyiksaan penduduk secara sangat serius. Kasus Freeport terjadi sebagai reaksi militer untuk melindungi Freeport sebagai industri vital. Saya pun terlibat dalam mengungkapkan aksi militer yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di kampung Bella, Jilla dan Allama pada tahun 1998.
Intervensi militer Indonesia secara besar-besaran bermula di tahun 1970-an. Kebijakan DOM memporak-porandakan seluruh pranata social yang mendukung kehidupan cultural dan ekonom rakyat. Secara sistematis terjadi pelanggaran HAM sangat berat yang memenuhi syarat untuk di katakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Ketika menyebut Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, maka pengertian yang saya maksud mengacu kepada Statute Mahkamah Internasional di mana Crime Against Humanity didefinisikan sebagai : ... a ,,widespread or systematic attack aginst any civllian population, with knowledge of the attack". The specific acts listed include murder, extermination, enslavement, and deportation. ... AIso imprisonment, torture, rape, and persecutions on polltical, raciaI, and religious ground. ,,(Lawywers Committee for Human Rights, FREQUENTLY ASKED QUESTION ABOUT THE INTERNATIONAL COUPT, December 1998, P 3.). Definisi Mahkamah Internasional mengantar kita keluar dari penyempitan pemaknaan kejahatan terhadap kemanusian, seolah kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi hanya ketika jiwa manusia terenggut. Sesungguhnya cakupan pengertian kejahatan kemanusiaan melampaui pembunuhan.
Tanah Papua tidak butuh kodam
Kini lebih gencara dalam beberapa media local PANGDAM dengan percaya diri mengomentari kejadian-kejadian di papua karena aksi-aksi okum tidak dikenal semakain naik tinggi maka di butuhkan KODAM. Benar KODAM ? rakyat papua bukan criminal atau pengacau namun rakayt papua sungguh mengahargai nilai-nilai peri kemanusian terbukti dapat menerima setiap orang indoensia darai sabang samapi maluku ada di papau. Sesungguh Jakarta kedua ada di papua namun belum disadari. Ketidka percyaaan rakyat papau pada pemerintah republic indoensia di dsarakan atas tiga probelema yang sangat mendasar, yakni :
Pertama, rakyat Papua menganggap bahwa Act of Free Choice 1969 yang dirubah di Indonesia menjadi Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai realisasi dari New York Agreement 1962 merupakan bentuk konkrit pengabaian dunia internasional dan pemerintah Indonesia atas hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Proses penyusunan New York Agreement sama sekali tidak melibatkan orang Papua. PEPERA dijalankan di bawah proses penuh intimidasi, larangan berkumpul dan berbicara, penghilangan orang, pembunuhan dan berbagai bentuk tindakan militer yang menistai demokrasi. Seluruh aktivitas yang menjauhkan orang Papua dari realisasi haknya untuk menentukan nasib sendiri dalam pandangan orang Papua jelas-jelas melanggar kententuan Resolusi PBB No. 1 514 dan 1 541 tentang proses dekolonisasi bagi bangsa-bangsa yang dijajah.
Kedua, atas dasar status legal yang diberikan oleh PBB melalui Resolusi No. 2504/XXIV tahun 1969 yang mengesahkan hasil PEPERA maka secara de jure Irian Jaya menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Keberadaan Indonesia di Papua dilalui dengan penetapan Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menunjang kebijakan pembangunan yang bertumpu pada strategy pertumbuhan ekonomi melalui pertambangan, HPH, transmigrasi, pariwisata dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada strategy pertumbuhan ekonomi itu berimplikasi pad aspek social budaya seperti perusakan lingkungan hidup, pengambilan tanah, penebangan hutan, pengrusakan dusun-dusun masyarakat, serta degradasi kebudayaan masyarakat setempat.
Ketiga, gabungan kedua permasalahan di atas menciptakan krisis identitas bagi orang Papua. Krisis identitas nampak dalam aspek kebudayaan, ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan sebagainya. Maka muncul tuntutan untuk menghormati kebudayaan, pengembangan kebudayaan Papua Melanesia, Papunisasi birokrasi, penguasaan sumber daya ekonomi, maupun tuntutan agar pemerintah mengakui keberadaan lembaga adat.
Kesalahan sejarah (distorsi historis) yang terjadi melibatkan PBB dalam proses tranfer kewenangan dari Belanda ke Indonesia telah menjustifikasi negara Republik Indonesia untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM berat di Papua Barat. Pemerintahan Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Soeharto menggunakan pendekatan kekuasaan yang sangat represif dan meninggalkan kisah sejarah yang sangat memilukan di seantero tanah Papua.
Akumulasi tiga persoalan besar di atas mendorong rakyat Papua melakukan protes dalam bentuk aksi bersenjata (OPM, sejak pemberotakan Ferry Awom di Manokwari, 28 Juli 1965), aksi penngungsian (terutama pasca PEPERA 1969 serta ketika terjadi sekitar 10.000 orang Papua mengungsi ke PNG pasca-pembunuhan Arnold Ap 1984), prokalamasi kemerdekaan Papua (versi Markas Victoria, 1 Juli 1971 maupun versi Thom Wanggai, 14 Desember 1988), demonstrasi mahasiswa, dan aksi pengibaran bendera Papua. Situasi bukan membaik. Kengerian makin bertambah ketika akumulasi protes diungkap, pemerintah menjawabnya dengan memberlakukan daerah operasi militer (DOM).
Seringkali, pihak pemerintah Indonesia menyatakan kesalahan masa lalu sebagai akibat salah urus. Di pihak militer, disebut salah prosedur. Namun jika melihat polanya yang berjalan sistematik, terencana dan mencakup hampir seluruh wilayah Papua Barat, maka dapatlah disimpulkan bahwa apa yang berlangsung di Papua Barat bukanlah dampak negatif dari satu proses salah urus. Tetapi nyata-nyata adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.
Butuh Dialog
Untuk menyelesaikan masalah-maslaah HAM di Papua dari pergolakan atau gegolak MILITERISME mesti bercermin kembali tentang nilai-nilai kemanusiaan. MILITER juga manusia tentu menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusian itu ada dalam DIALOG Maka kini fokus pandanga orang Papua ada dalam kerangka DIALOG . Pemerintah Jakarta jangan lagi bekerja secara kongkalingkong untuk gerakan MILITER untuk menguasai Papua karena bukan zamannya lagi. kini Pemerintah Indoensia harus sadari bahwa orang Papua sudah membuka diri untuk mau Berdialog. Jika DIALOG terjadi maka Papua merdeka tidak langsung terjadi kadang mimpi buruk MILITER jika teriak Papua Merdeka maka Papua akan Merdeka “Mimpi Siang Bolong” mendirikan satu Negara bukan satu hal yang sulit bagi orang papua. MILITER Indonesia yang miliki pengetahuan sempit maka temui orang terika merdeka langsung di tankap dan lain sebagainya hal yang akan diberkati oleh Tuhan.
Baca Selen9kapnya...
Rabu, 30 Desember 2009
PAPUA TANAH DOM
Sabtu, 26 Desember 2009
MILITER TEMBAK KELIK KWALIK TEWAS AKAN ADA SERIBU KELIK KWALIK
Seorang ciptaan Tuhan “ Jendral Kelik Kwalik ” dalam kondisi fisiknya menganaskan “ Biji mata kiri telah hilang, otak kecil diambil atau dicopot, lidahnya di cabut, jantung dicopot & belakang dibela “ .
Kelik kwalik dicelehkan nama dan perjuanganya oleh Pemerintah Indonesia karena mengklaim bahwa ia seorang pemberontak atau pengacau keamanan sesungguhnya yang biasa melakukan kekacauan atau gangguan keamanan ditegah masyarakat Papua, siapa ? secara jujur dalam berbagai media menyebutkan bahwa dalang dari kekacauan di Freeport adalah Militer dan militer yang menewaskan beberapa karyawan dan warga Australia bukan masayarakat sipil.
Kelik walik adalah pemimpin Bangsa Papua barat dari daerah Amungsa atau Amugme (Kodap III) kurang lebih 25 tahun mempimpin perjuangan “Gerilya” tanpa mengenal rasa haus dan lapar semua dilakukan hanya untuk membebaskan bangsa Melanesia dari cengkraman maut “Genosida”. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelik kwalik adalah aksi penyelamatan. Kurang lebih 25 tahun alm Kelik Kwalik Melakukan aksi-aksi penyelamatan sangat mengherankan karena seorang yang melakukan aksi-aksi penyelamatan malah di bunuh dengan acara yang sangat tidak manusiawi. Perilaku binatang yang dipraktekkan oleh MILITER “Densus 88” amat memprihatinakan karena masuk menembak alm. Kelik Kwalik Tanpa memberikan tembakan peringatakan ataukan penangkapan sengaja di lakukan karena takut bangsa atau Negara Indonesia takut para pejuang penyelamatan dibelahan Negara lain turut menyerukan proses penyelamatan beliau dari terali besi.
Semua orang miliki Jiwa kepemimpinan untuk mewujudkan hidup adil, sejahtera dan benar adalah visi. Visi tersebut dapat terwujud dengan baik dan benar jika ada kepemimpinan. Bangsa Papua tidak mendapatkan keadilan, kesejahatraan, kekayaan alam di rampas, bahwakan dihancurkan oleh Bangsa Indonesia maupun bangsa barat seperti hal terjadi di Freeport dan kasus lainya. Untuk menuntut dan membebaskan rasa cengkraman itu maka lahirlah pemipim-pemipin papua seperti Kelik Kwalik, Tadeuys Yogi, dan Goliat Tabuni serta Moses Werror dan pempim lainya. Mereka adalah pemipim sejati yang terus melawan prakte-praktek kebiadaban moral di lakukan ole Negara kanobal ini “indonesia”.
Ketika mengajar di daerah pegunungan kala itu masih merasakan hak-hak atas hidup di rampas oleh MILITER dimana kehidupan masyarakat dibatai habis-habisan dengan membakar rumah, menembak masyarakt sipil, menyiksa dengan cara yang tidak manusiawi tepat 1960-an (baca buku cahaya bintang kejora,) semua peristiwa ini mendatang niat perlawanan dari masyarakat sipil Papua Barat karena maka dilahirkan satu oraganisasi Perjuangan Papua Barat (OPM) maka pergerakan kelik walik bangsa kanibal “Negara terroris” dindonesia negklaim bahwa kelik walik itu OPM. Ungkapan itu disambut resmi oleh bangsa papua barat dan kalik kwalik sudah ada di tataran Jendral.
Semua orang Papua mengetahui bahwa alm. Kelik Kwalik adalah Jendral pertama yang dibunuh oleh Negara tetangga (Indonesia) jangan dulu berbangga dengan perbuatan biadaap yang telah dilakukan karena akan ada seribu kelik kwalik di bumi Papua ini mungkin ini mimpi tapi akan jadi nyata dengan melihat proses perjuangan dan fenomena yang selama ini.
Baca Selen9kapnya...
Minggu, 29 November 2009
1 DESEMBER HARUS KIBARKAN BINTANG KEJORA
1 DESEMBER HARUS KIBARKAN BINTANG KEJORA
Orang yang akan kibarkan Bendera Bintang Kejora adalah orang yang menghormati Sejarah, menghargai jasat para Pahlawan dan Memberkati Generasinya Serta Generasinya Diberkati
Oleh
Natan Tebai
Dalam nurani Bangsa Papua Barat, 1 Desember 1969 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat atas dasar sesungguh kemerdekan ialah hak segal bangsa maka Bangsa Papua pun mengakui bahwa kami (Bangsa Papua) adalah bangsa yang Merdeka dan berdaulat tak seorangpun dapat mengkelabui sekalipun Indonesia.
kedaulatan negara Bangsa Papua Barat telah terbukti adanya Kekayan Alam, Bangsa Papua dan ibukota Negara di Port Numbay. Di Port Numbay pula telah ditetapkan dalam kogress kebangsaan juga bahwa a. Nama Negara adalah West Papua (Papua Barat ) b. Lagu Kebangsaan adalah Hai Tanah Ku Papua, c. Lambang Negara adalah Mambruk. Yang paling penting dalam kedaulatan negara itu telah ditentukan juga d. Bendera Negara Papua Barat adalah Bendera Bintang Kejora. Organ Perjuangan Kemerdekaan adalah Organisasi Papua Barat (OPM), dilengkapi juga dengan Tentara Pertahanan Nasional Papua Barat (TPN.PB.). berlandaskan hukum adat tertera identik dengan niali-niali alkitabiah.
Saudara, Jika Papua sudah siap dengan perangkat diatas jika demikian apakah papua bukan negara ? jangan sampai keliru dalam menanggapi lebih bodoknya Indonesia yang selalu menanamkan indonesiasime itu dalam benak setiap anak dan generasi muda Papua Barat untuk tidak percaya pada hal diatas jika demikian kita ikut bodok sama dengan Indonesia itu. Indonesia itu negara yang biadap ? jangan sampai salah dalam menapsir tetang kemederkaan sebab kita (Bangsa Papua) sudah Merdeka dan Berdaulat masalanya indonesia malu tidak mau mengakui kemederkaan Papua Barat.
Bintang kejora yang menjadi dalang dari proses persoalan bangsa Papua Barat dari 1969 hingga generasi muda sekarang. Persoalan Bintang Kejora itu rupanya menjadi persoalan Ideology Bangsa sejak Indonesia rebut Papua dengan paksaan ( membunuh, membantai, dan Menyiksa rakyat kala itu 199-an ) sangat menimbulkan nilai kotraversial dimana bangsa Indonesia menyatakan bahwa Indonesia harga mati dan papua harga mati akhirnya sampai detik ini masih tersimpang ampas-ampas penyiksaan pada generasi muda sekarang terancam musna ( lihat, Dialog Jakarta Papua, Neles Tebai ).
Sudah menjadi tradisi yang amat radikal dimana Bangsa Papua tetap menyatakan sikap bahwa “ Papua sudah Merdeka dan Bintang Kejora lambang negara, 1 Desember adalah hari kemerdekaan setiap orang atau Bangsa Papua harus merayakan dengan berbagai cara satu cara kibarkan Bendera di setiap wilayah Papua Barat “
Hanya karena Bintang Kejora itu saja ketika berkibar Bangsa Indonesia terutama bangsa Militerisme akan buka mata besar-besar dan mengklaim bahwa itu adalah perilaku Makar dan pelakunay maka diStigmai Sepratis. Stigma, sepratis dan makar itu pasal kuno yang masih di gunakan oleh bangsa Indonesia boleh dikatakn menurut tapsiran budaya bahwa Indonesia adalah negara primitive. Alasan mendasar adalah karena masih menjunjung tinggi pasal purba-kala. Amat lucu juga karena pasal maka itu asal dari bangsa penjajahan belanda kala dulu. Sebenarnya Makar atau Separtis itu Indonesia bukan orang karena Indonesi datang ke papua untuk merebut atau menghancurkan negara Papua Barat. Bangsa papua sekarang sedang hidup dalam atas masa penjajahan harus mengakui bahwa indoensia negara komunis atau terrorisme . sangat tidak punya nilai kesadaran dimana tidak mengakui nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) pada Bangsa Papua Barat.
Disamping itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga mengakui Bendera Bitang kejora sebagai lambang identitas Bangsa Papua yang masih hidup dalam fraim cultural (kerangka budaya) dimana makna dari Bintang kejora menyatakan bahwa barisa tujuh adalah gambaran dari nilai-nilai tujuh budaya bangsa Papua Barat.
aktivis muda danmahasiswa Papua Barat yang telah ditangkap masuk dalam buy seperti Buctar Tabuni, Seby Sambon, dan Viktor Yeimo dikarenakan hanya karena pasal Makar atau Separatis itu. Pasal itu sebagai satu media propaganda Indonesia untuk gerakan nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat. Sebenarnya negara harus beriak piagam bagi aktivis muda Papua Barat karena telah mampu menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di tengah gelap dan redupnya nilai demokrasi yang di perkosa oleh organisasi-organisasi pemuda yang masih berpihak pada Indonesia seperti Komite Nasional Pemuda Indonesi (KNPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), terlepas dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republic Indonesia (PMKRI). Kadang orang bilang nilai-nilai demokrasi itu adalah Organ-organ itu memerkosa nilai-niali demokrasi malah masih ditinggalkan dan tidak dijerat dalam hukum, orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebernaran itu di penjarakan. orang yang akan kibarkan bendera bintang kejora adalah orang yang menghormati sejarah, menghargai jasat para pahlawan dan memberkati generasinya.
Saya bermimpi negara indonesia akan hancur karena moral bangsanya yang amat biadap.
Baca Selen9kapnya...
Rabu, 25 November 2009
PAPUA SUDAH MERDEKA “ PEPERA CACAT HUKUM”
Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan “ ungkapan ini sebuah slogan yang di buat agar dikenang oleh Negara kesatuan indonesia serikat (NKRS) Maka Bangsa Papua pun sudah menyatakan kemerdekaannya pada 1 Desembe 1969 Sebagai hari kemerdekaan, Bintang Kejora sebagai Bendera Negara, dan Hai Tanah Ku Papua sebagai lagu kebangsaan rakyat papua barat dan Burung Mambruk sebagai lambang Negara serta undang-undang Papua barat sebagai lambang negara, kini ada .
1 Juli 1969 sebagai hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti oleh Ketika itu 1.025 orang terdiri dari kepala-kepala kampong seantero Papua bukan seluruh rakyat Papua. Dalam proses perjalanan PEPERA kala itu Sukarno telah perintahkan anjinjg-anjing penjaga (MILITER ) agar jaga rakyat Papua maka PEPERA kala itu berlangsung dengan situasi yang sangat tegang karena setiap rakyat atau peserta di todong dengan moncong senjata jika pilih Papua di tembak dan jika pilih indonesia dibiarkan. Hal ini perkuat lagi dengan penelitian George Aditjondro yang telah di publikasi 1993, menerangkan pristiwa kala itu bahwa : Bangsa Papua tidak berkomitmen bergabung atau integrasi dengan indonesia maka terlihat aksi-aksi perlawanan dilakukan :
Pertama : Kasus Arfai di lingkungan masyarakat Arfak dideklarasikan sebagai berdirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka) dibawa pimpinan Lodwijk dan barends dan ferry awom dan permenas awom. Pada 2948 mereka telah dekralarikan Papua telah merdeka.
Kedua : Kasus Mavic, Markas Viktoria, sebuah gerakan yang dipelopori oleh zeth Rumaropen seorang bintara didikan indonesia yang tidak puas melihat bangsanya idbantai maka adakan perlawanan. Peristiwa ini terjadi di perbatasan PNG kecamatan waris. (baca sofyan yoman; 69)
Dalam New York Agreement 15 Agustus 1962 juga lahir Roma Agreement berkomitmen diantaranya Pihak indonesia akan menyerahkan kemerdekaan sepenuhnya pada bangsa papua pada 25 thaun mendatang dengan cacatan mendapatkan bimbingan dari pemerintahan indonesia maka unutk mempersipa smeua itu indonesia dengan alasan membagun atau dirikan Universitas cendrwasih (UNCEN) . harapan itu berhasil meredamakan situasi benladnan dan PBB di perkosa oleh alasan indonesia.. Dalam cacatan sejaraha rebublik Indonesia, mengasakan bahwa :
Pertama : Nederlandsch Nieuw Guinea (Papua Barat) tidak termasuk Hindia Belanda berdasarkan deklarasi Batavia 7 Maret 1910. Wilayah Indonesia dari aceh (sabang) sampai Maluku berada dibalik kuasa gubernur ternate-tidore mengikuti kuasa kerajaan.
Kedua secara fisik orang papua berbeda dari Indonesia bukan hanya itu namun terluhat pula geografis amat jauh tidak dapat dijangkau dengan. Moh. Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua ras negroid, bangsa Melanesia maka biarkanlah bangsa itu menentukan nasib sendiri sementara menurut Ir. Soekarno bangsa Papua masih primitive sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan. Ali Murtopo juga mengatakan yang kita butuhkan adalah emas-emas papua bukan mas…mas… mas… papuanya.
Papua sudah merdeka indonesia mengkelabui kemederkaan itusampai detik ini kenapa karena papua itu dapur dunia, dapur indonesia.
Penelitian Pieter Doglever adalah satu pembuktian atau langkah bahwa papua akan proses pengadilan internasionla dimana akan menghadirkan pihak indonesia dan papua serta belanfan dan tidak terlepas USA guna mengakui bahwa papu sudah merdeka sejalk 1 Desember 1969.
Kapan papua merdeka, tunggu tanggal dan waktu tahun sudah tentu .
Baca Selen9kapnya...
Jumat, 20 November 2009
MILITER TANGKAP MASYARAKAT JELANG 1 DESEMBER
Jayapura- selalu saja ada alasan bagi kepolisian menjelang 1 Desember. Tidak lazim lagi bagi orang asli Papua bahwa 1 Desember merupakan hari sacral atau suci bagi Bangsa Papua. Jika menelusuri history perjuangan Bangsa Papua I Desember 1969 merupakan hari lahirnya Negara West PAPUA. Tidak dapat dipungkiri oleh Negara indonesia Saerikat karena merupakan suatu kewajiban agi rakyat Papua jika mengadakan mengibarkan Bintang Kejora. Bintang kejora adlah symbol budaya selalu dikibarkan dan hal itu “Pengibaran Bintang Kejora” wajar-wajar saja.
Demi menjaga perbuatan yang dianggap melawan Negara kesatuan Republik Serikat (NKRS) itu maka di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Kamis, (19/11) Polisi meningkatkan keamanan. Keamanan yang dilakukan adalah mengadakan Swiping pada setiap daerah-derah yang dianggap rawan terjadi konflik seperti menurut pantaun tadi Pagi pukul 08 : 00 sampai 12 : 00 waktu papua barat (WPB) Polisi ada dan masih berkeluyuran dalam daerah yang aman itu kini dipandang seolah-olah dianggap ada konflik. Pada Pagi setiap polsekta mengadakan apel rutin dengan mendengar komando Kapolsek dari Kapolresta agar tetrtibkan setiap orang yang mengunakan atau membawa ala-alat tajam dan setiap orang yang berambut gimbal atau terlingkar langsung di tangkap.
Penangkapan yang dilakukan dengan alasan guna menjaga keaman dan ketertiban karena ada asumsi bahwa perbuatan criminal dilakukan oleh orang yang berambut gimbal terutama keritin (masyarakat pribumi). Setiap penumpang taksi yang turun di mintai keterangan dalam arti Polisi mengadakan swiping penumpang disuruh dengan paksa membongkar barang bawaan diperiksa jika ditemui ada bawa buku yang bertulisan tetang Papua langsung disita dan ditangkap. Sangat terlihat kebiadaban Polisi sangat jelas bahwa setiap masyarakat secara psikologis merasa di ganggu dan terganggu. Yang bnikin tegang atau kacau keamana itu sebenarnya Polisi atau masyarakat ?
Ketika mendekati seorang Polis dan menanyakan, kenapa swiping dilakukan ? menurutnya karena kini dalam komando kepolisian sangat terdengar keras bahwa akan ada aksi-aksi yang sifatnya merugikan Negara makanya harus ditingkatkan pengamanan. Kami, sedang siaga satu hingga Tanggal 7 Desember “ Barang siapa yang ditemui berani mengadakan aksi brutalisasi maka akan ditangkap dan di masukan dalam buy agar massa tidak terprovokasi tetang masalah Papua Merdeka” . Sasaran utama yang menjadi incaran dari kepolisian adalah daftar pendacari orang (DPO ) dari POLDA dan Kroni-kroninya, katanya dengan senyum.
Proses pergerakan Mahasiswa juga Aktivis kini sangat menyeramakan karena berbagai lini telah di kuasai oleh aparat keamanan baik militer maupun militerlistik “kaum pribumi” system komnado dari aptar keamana kin iterfokus pada pergerakan aktivis mahasiswa. Jika ada terjadi aksi-aksi yang menimbulkan penyindiran atau provokasi akan langsugn ditangkap guna mengamakan agenda Negara republic serikat
Baca Selen9kapnya...
Rabu, 18 November 2009
Papua Merdeka Butuh Kesadaran
Tingkat Kesadaran Masa Akan Nasionalis Papua
Perjuangan Papua adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan penyatuan seluruh komponen lapisan. Melihat hal itu, maka people power menjadi kekuatan mutlak dalam perjuangan teresebut. Namun hal itu, tidak terlihat di Papua. Kesadaran masa akan masa depan mereka kearah yang lebih jauh belum terlihat dengan sepenuhnya.
Kondisi nyata yang sedang terjadi bahwa, masyarakat hanya disibukan dengan kepentingan ekonomi sesaat. Yakni bahwa mereka hanya berpikir hari ini saya akan makan apa. Kondisi ril inilah yang membut mereka tidak pekah akan peristiwa yang akan terjadi dibeberapa tahun kemudian. Keinginan untuk menyelamatkan hari ini lebih dominan ketimbang untuk beberapa hari kedepan karena bagi mereka itu hal yang maya atau mimpi.
Perlawanan sering muncul dari beberapa mama-mama misalnya, namun hal itu hanya sebatas perlawanan sectoral. Perlawanan sectoral itu pun bisa lahir karena mereka merasa tersisi dari kondisi ril, dimana karena merasa akan susah untuk mendapatkan makan dan minum untuk hari ini. Karena berlatar belakang hal itulah yang membuat mereka harus melawan. Kesadaran tentang hal lain terlihat belum ada. Kesadaran bahwa pentingnya nasionalisme papua pun sangat tidak terlihat. Bagi mama-mama, walau pun itu ada, namun hal itu hanya sebatas wacana, atau bagi mereka hanya sebuah mimpi yang susah untuk dilawan apalagi ketika mereka menyuarahkan hak hidup mereka tidak perna ada dukungan dari luar tentang hal itu. berdasarkan itulah maka wacana Papua yang baik hanya sebuah mimpi.
Pemahaman yang baik dari satu orang dengan yang lain itu belum terlihat, sehingga impian yang muncul dari masaing-masing itu hanya terpendam di lubuk hati mereka yang paling dalam sembadi mereka melakukan kegiatan yang ril yang ada di depan mata mereka. Pantingnya nation belum ada pada benah pikiran masing-masing orang Papua. Banyak orang papua yang menginginkan perubahan itu harus terjadi di Papua namun mereka sangat bingung siapakah yang akan memulai hal itu. pengaharapan demi pengaharapanlah yang kemudian menjadi bagian dari hidup mereka sehingga yang ada hanya saling berharap dari satu kepada yang lain untuk sebuah perubahan yang pasti di tanah Papua.
Kondisi ril itulah yang kemudian menyibukan yang satu dengan kesibukannya masing-masing sehingga hilanglah rasa persaudaraan sejatih seperti beberapa tahun lalu. Hilang juga rasa kekeluargaan. Nilai-nilai kemanusiaan pun hilang bersama kondisi yang memang diciptakan oleh pemerintah agar hilang persatuan, kebersamaan, kekeluargaan bagi orang Papua. Perasaan senasip sebagai orang Papua pun hilang. Semua hilang. Melihat itu, maka kini yang ada hanya perjuangan sektoral, dan perjuangan sektoral itu pun datang dari kondisi ril yang membuat mereka tersisi, dan belum ada kesadaran majemuk. Kesadaran sektoral itu juga biasanya dating dari masalah yang dihadapi oleh pribadi mereka. Dilain pihak, orang lain merasa bahwa itu bukan masalah. Itu hal yang wajar, sehingga keinginan untuk harus melawan itu tidak ada sama sekali. Ada juga yang berpikir bahwa, perjuangan yang dilakukan oleh orang lain itu hanya membuat proses perhambatan bagi usaha-usaha mereka.
Baca Selen9kapnya...
APA ITU WPNCL
APA ITU WPNCL
WPNCL atau yang kita kenal dengan sebutan West Papua National Coalition for Liberation, yang dalam bahasa indonesianya disebutkan “Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan” adalah sebuah wadah koalisi bagi bangsa Papua barat menuju kemerdekaan bangsa Papua Barat yang adil dan sejahtera.
Wadah ini sengaja dibuat dengan penuh kesadaran karena seluruh elemen pergerakan Bangsa Papua ingin bersatu. Karena keinginan besar untuk bersatu itu dating dari seluruh elemen terlepas dari pribadi demi pribadi, maka selanjutnya lahirlah WPNCL. WPNCL itu dilahirkan karena merupakan kebutuhan dunia yang memandang orang papua belum bersatu.
Lahirnya WPNCL itu sendiri atas kesepakatan beberapa Fraksi perjuangan rakyat Papua Barat. Beberapa Fraksi yang mendukung lahirnya WPNCL sebagai payung perjuangan adalah :
a. Fraksi-fraksi yang mendukung :
1. Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM;
2. Tentara Nasional Papua atau yang disingkat TPN;
3. Bintang 14;
4. Angkatan 77;
5. Tapo-Napol
6. Otorita (disetujui pada tahun 2007 oleh Edison Waromi sebagai presiden otorita yang kini tarik-tarikan antara Jakob Rumbiak dkk);
7. PDP (menyatakan sikap dukungan, namun kini tidak jelas perjalanan mereka
8. Ipar;
9. Task Force (mereka lah yang telah bekerja untuk menyiapkan semua untuk persatuan ini sejak tahun 2003 hingga kini).
b. Pos Moral
1. AMP (sebagai pos moral yang mendukung persatuan);
2. FNMP (sebagai pos moral yang mendukung persatuan);
3. Front PEPERA (sebagai pos moral yang mendukung persatuan;
c. Pribadi Orang
Seluruh kakak-kakak baik di dalam maupun luar mendukun hal itu. maaf tidak bisa saya tulis karena nama mereka merupakan kerahasiaan.
Ketika pertama kali hendak dilahirkan wadah WPNCL ini sebagai payung, terjadi perdebatan yang begitu panjang. OPM mengatakan bahwa karena OPM adalah organisasi tua, maka OPM lah yang harus menjadi payung. Artinya bahwa semua harus melebur menjadi OPM. Sementara fraksi lain tetap mempertahankan jatidiri mereka sebagai sebuah Fraksi. Dan akhirnya muncul solusi bahwa harus ada wadah koordinasi. Dan akhirnya lahirlah wadah koordinasi yang bernama Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL).
Pada kesimpulan bahwa, semua Fraksi tetap harus ada, tapi semua harus bersatu dengan satu ikatan tali yang bernama Koalisi tersebut.
Fungsi WPNCL
Fungsi dari payung WPNCL adalah koordinasi. Fungsi itu menjadi kesepakatan karena dipandang bahwa WPNCL lah yang akan menyatukan semua Fraksi.
Ibarat Sapu lidi, Lidi-lidi adalah Fraksi-fraksi, sementara tali untuk mengikat dan menguatkan lidi-lidi itu adalah Koalisi atau WPNCL.
Sifat WPNCL
a. Sifat Khusus
Sifat WPNCL adalah umum dan terbuka dan tidak terbatas. Artinya bahwa, jika ada orang Papua atau bahkan orang non-papua yang ingin mengatakan sikap dukungan atas kemerdekaan bangsa Papua Barat, maka WPNCL dengan keterbukaan hati menerima mereka sebagai Spor Group atau pendukung Papua Merdeka bagi Non-Papua, dan bagi orang Papua WPNCL adalah milikinya karena WPNCL milik semua Fraksi-fraksi perjuangan Papua dan Pribadi orang Papua.
b. Sifat Umum
Sifat umum WPNCL adalah sebagai Penanggungjawab Politik Bangsa Papua Barat.
Pragram Kerja WPNCL
Karena WPNCL sebagai wadah koordinasi, maka WPNCL hanya menetapkan program kerja besar semua Fraksi yang menjadi kesepakatan bersama, yang kemudian akan dikerjakan oleh masing-masing Fraksi, yang akan dipertanggungjawabkan oleh WPNCL sebagai Penanggungjawab Politik. Penetapan program kerja tersebut harus melalui satu mekanisme bersama yakni Rapat Kerja Nasional Bangsa Papua Barat (RAKERNAS).
By: marthen goo
Baca Selen9kapnya...
Kamis, 12 November 2009
kebadabi : Dialog Konflik Papua dan Jakarta Alami Kekosongan
"Apabila kerangka acuan tersebut sudah disepakati kedua belah pihak, maka keseluruhan proses dialog itu dapat berjalan dengan sukses. Sebab dialog Jakarta-Papua dimulai dengan arah yang jelas," kata pria yang disebut Kebadabi atau orang yang membuka jalan.
Ditambahkan, diskusi ini merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mematahkan pandangan dan anggapan kedua belah pihak sebagai musuh. "Dampak kekerasan dan kegagalan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua membuktikan, diskusi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua sangat dibutuhkan," tegasnya.
Menyelesaikan
Koordinator Tim Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S Widjojo juga menyampaikan begitu pentingnya diskusi yang disertai konsep untuk menyelesaikan konflik Papua. Pada tahun 1999, pernah terjadi dialog Tim 100, di mana terjadi kegagalan diskusi karena ketidakpahaman di antara dua belah pihak.
"Berdasarkan pelajaran tersebut, maka dibutuhkan pemahaman dan toleransi atas perbedaan budaya politik masing-masing. Untuk Papua, istilah dialog perlu dikembalikan pada maknanya yang denotatif. Di mana dialog ini berfungsi sebagai pendekatan damai strategis untuk merobohkan tembok pemisah Jakarta-Papua yang artinya dapat membuka peluang rekonsiliasi," jelasnya.
Sekretaris Wakil Presiden Djohermansyah Djohan mengatakan, damai itu indah. "Konflik memang tidak bisa diselesaikan dengan jalan kekerasan. Melainkan bisa diakhiri lewat dialog," tegasnya.
Peneliti Senior Imparsial Otto Syamsuddin Ishak menambahkan, dialog ini merupakan upaya yang bersifat preventif. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan agar konflik Papua tidak masuk ke konflik yang lebih tinggi lagi
Kamis, 29 Oktober 2009
Rektor Uncen Warningkan Dosen yang Bandel
