KAMI MENUNTUT HARGA DIRI KAMI BUKAN DISKRIMINASI

KEPUTUSAN MAJELIS RAKYAT PAPUA
NOMOR : 14/MRP/2009 TENTANG PENETAPAN ORANG ASLI PAPUA
SEBAGAI SYARAT KHUSUS DALAM PENENTUAN BAKAL CALON
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI TANAH PAPUA DITOLAK JAKARTA
OLEH
Benyamin Ngurik

Apa yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan seluruh rakyat asli Papua yakni penegakan harkat dan martabat orang asli papua diatas tanah leluhurnya kembali ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia melalui MENTERI DALAM NEGERI
Sebuah harapan untuk menjadi Tuan di negeri sendiri kini kembali sirna. Dengan kekuasaannya, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak dan justru berbalik mendesak MRP mencabut SK ini. Jakarta menunjukan diri bukannya sebagai pemerintah yang konsisten dengan UU dan mau membangun dan memajukan Orang Papua namun sebagai penjajah yang menindas serta merampok dan mengeropos semua hak-hak rakyat Papua dan memberikanya kepada kaum pendatang yang ke Papua untuk mencari makan.
Dengan tegas dan jelas, Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk mendukung orang Papua untuk maju sebagai pemimpin di negerinya sendiri dengan dalih Keputusan MRP yang mengisyaratkan kepala daerah di Papua harus orang asli Papua, "sangat bertentangan dengan prinsip hidup bernegara karena sangat diskriminatif. selain itu, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), MRP hanya bisa memberikan pertimbangan terhadap pemiliham bupati dan walikota tidak lebih dari itu!
sementara itu, seolah seirama dalam tindakan menindas orang Papua, Gubernur Papua Barnabas Suebu atau lebih dikenal dengan nama “kaka Bas yang notabene dipilih dan diangkat oleh rakyat Papua diam seribu satu bahasa. Ia menolak mendukung perjuangan rakyat Papua melalui melalui lembaga MRP maupun DPRP. Yang lebih biadap, kejam dan sangat keji ketika seorang tokoh Cendekiawan Muslim yang juga direktur Demokratik Center Universitas Cenderawasih Papua Musaad “sang Pengagas dan perumus Otsus Papua sepakat dengan Jakarta dan berkata; keputusan MRP tersebut sangat kontradiktif dan tidak beralasan sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.
Pertanyaan muncul sekarang, Mengapa…..? Mengapa bukan saja Jakarta yang kejam terhadap orang Papua namun pemimpin Papua (Barnabas Suebu) dan Uncen melalui direktur Lembaga Studi Demokratik Center ikut menghancurkan mimpi-mimpi indah rakyat Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri? Mengapa kk Bas dan Mas Musaad tidak mendukung orang Papua untuk maju dan sejahterah? Dan kalau begitu untuk apa Uncen berdiri dan atau Barnabas suebu maju dan dipilih mejadi Gubernur? Untuk membangun orang Papua ataukah mereka ini dipasang oleh Jakarta untuk menghancurkan orang Papua?
Mengapa Pemerintah Provinsi ikut mendukung Jakarta? Mengapa lembaga Studi Demokratik Center yang di pimpin oleh Musaad ikut mencambuk orang Papua? Tidak adakah alternative lain yang dapat diambil dalam rangka penyelamatan, penghargaan, penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi orang Papua diatas tanah leluhurnya sendiri????
Suatu pukulan yang teramat sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan! Kejahatan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta Universitas cenderawasih (pusat studi demokratik center) adalah sebuah kebiadapan yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun dan telah melukai hati rakyat Papua yang sedang berharap cemas lahirnya sebuah tindakan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua melalui penerbitan PP atau Perdasus guna mengakomodir SK MRP ini.
Berangkat dari ketidak berpihakan kedua tokoh Papua yang nota bene sehari-hari bekerja di Papua dan Pemerintah Republik Indonesia maka saatnya rakyat Papua "BERSATU & BANGKIT MELAWAN" system yang diskriminatif ini. Ini momentumnya dan saat dimana semua kelompok masyarakat, baik pemuda, pelajar, mahasiswa, petani, nelayan, pengusaha, PNS, TNI/Polri tokoh adat, agama, perempuan, gereja serta hamba-hamba Tuhan harus Bangkit memperjuangkan harga diri dan martabanya sendiri.
pemerintah NKRI dan Pemerintah Provinsi Papua hanya mampu memperdaya orang Papua dan mengeruk banyak keuntungan dari penderitaan Orang Papua. dan untuk itu, demi penegakan martabat dan harga diri orang asli Papua maka orang Papua sendirilah yang harus bangkit memperjuangkannya.
selama ini, fakta menunjukan bahwa orang asli Papua tak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan toko, PNS, TNI, POLRI, Pengusaha apalagi bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota di daerah lain diluar tanah Papua dan untuk itu tidak bisa dibenarkan orang luar datang menguasai Papua dan memimpin Papua seenaknya tanpa menghargai warga pribumi papua. Baca Selen9kapnya...